Politik di Balik Kuas
Pada tahun 1956, Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan Rencana Penyederhanaan Aksara Han pertama, mengurangi jumlah coretan pada 515 karakter dan menstandarkan 54 komponen penyusun karakter yang disederhanakan (偏旁). Tingkat buta huruf di pedesaan mencapai lebih dari 80%, dan Partai Komunis memandang melek huruf sebagai prasyarat partisipasi politik, sehingga dibutuhkan jalur yang lebih cepat untuk menguasai tulisan.
Sebagian besar karakter sederhana bukan ciptaan baru, melainkan standardisasi dari bentuk kursif dan singkatan populer yang telah digunakan oleh para kaligrafer dan pedagang selama berabad-abad. Yang berubah pada 1956 adalah penegakan oleh negara: sekolah, surat kabar, dan dokumen pemerintah hanya boleh menggunakan aksara sederhana.
Reformasi Berlebihan 1977
Pada 1977, 853 penyederhanaan tambahan diusulkan — beberapa terlalu agresif sehingga menuai protes dari ahli bahasa dan percetakan. Pada 1986, Dewan Negara mencabut seluruh gelombang penyederhanaan kedua.
Perpecahan Diaspora
Taiwan, Hong Kong, dan Makau tidak pernah mengadopsi aksara sederhana. Taiwan mengusung aksara tradisional sebagai warisan budaya yang sah. Namun Taiwan menggunakan Bahasa Mandarin, bukan Kanton atau Hokkien — standar nasional berbasis lafal Beijing yang sudah dibakukan Republik Tiongkok pada 1930-an dan dibawa ke pulau itu pada 1945. Daratan kemudian mengambil standar yang sama dengan nama Pǔtōnghuà, sehingga Taiwan berbagi norma lisan dengan daratan sambil menolak reformasi tulisannya.